Wagub Cok Ace : Badan POM Sangat Mendukung Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen dan Kosmetik
Badung - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menghadiri acara Dukungan Badan POM Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Melalui Percepatan Perijinan dan Binbingan Teknis di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, pada Kamis (5/3) siang.
Dalam
sambutannya, Cok Ace menyampaikan apresiasi kepada badan pengawas obat dan
makanan yang telah memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk
obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di provinsi Bali melalui
program percepatan perizinan dan bimbingan teknis. “ Hal ini tentunya sejalan
dengan visi nangun sat kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta
berencana di mana Bali ingin menjaga keseimbangan alam dan kebudayaan Bali.
visi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harapan dan aspirasi krama Bali
dalam berbagai aspek kehidupan serta meningkatkan kapasitas krama Bali dalam
menghadapi berbagai tantangan lokal nasional maupun global,” papar Wagub Cok
Ace.
Menurutnya, Bali
sebenarnya memiliki berbagai jenis obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik
yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur orang Bali. warisan
pengetahuan dari kekayaan alam ini telah mendorong masyarakat Bali menjadi
insan yang sehat secara fisik mental spiritual dan sosial sehingga mampu
menjaga keharmonisan antara diri sendiri dan lingkungannya. Saat ini pun Pemerintah
provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2019 tentang
Pelayanan Kesehatan tradisional Bali. Pergub ini bertujuan untuk mendorong
masyarakat Bali agar membiasakan diri hidup sehat dengan pola hidup back to
nature atau selaras dengan alam. Oleh sebab itu obat tradisional, suplemen
kesehatan dan kosmetik yang bersifat organik perlu untuk dilestarikan dan
dikembangkan agar senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat Bali.
Obat
tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik organik dijelaskan Wagub Cok Ace memiliki
peluang pasar yang semakin terbuka lebar di masa depan. Hal ini tentu
mendatangkan peluang bagi UMKM yang bergerak dalam bidang obat tradisional
suplemen, kesehatan dan kosmetik organik. “ Pada umumnya kendala yang dihadapi
oleh UMKM ini untuk mengembangkan bisnisnya antara lain berupa perizinan,
ketersediaan dan kualitas bahan baku, akses permodalan, kapasitas produksi,
inovasi, pemasaran dan sumber daya manusia.Program percepatan perizinan dan
bimbingan teknis yang dilakukan oleh Badan POM sudah tepat untuk membantu
mengatasi persoalan UMKM. Namun demikian saya mengimbau Badan POM dan instansi
terkait lainnya tetap senantiasa menjaga sinergitas masing-masing sehingga mampu
memadupadankan program sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM di
lapangan,” urai Penglingsir Puri Ubud ini.
Pemprov Bali
dikatakannya mendorong perangkat daerah terkait agar secara simultan melakukan
pendampingan terhadap UMKM baik dalam bentuk pembinaan UMKM atau melalui
konsultasi usaha pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali. Selain itu UMKM didorong Untuk memanfaatkan teknologi dalam
pengembangan usahanya sehingga diharapkan UMKM dapat meningkatkan daya saing di
pasar global.
Selain obat
tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik, saat ini Pemerintah provinsi Bali
juga telah memberikan perhatian khusus pada Arak Bali sebagai minuman
fermentasi khas Bali. Perhatian ini tertuang dalam peraturan Gubernur Bali
nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi
khas Bali. Pergub ini bertujuan memanfaatkan minuman fermentasi sebagai sumber
daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali. Oleh sebab itu
mekanisme pemasaran arak Bali telah diatur secara legal. Harapannya ke depan
arak Bali yang diproduksi oleh masyarakat Bali dapat menjadi komoditas unggulan
yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau para perajin tuak/arak. “ Proses
legalisasi arak Bali ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari Badan POM.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan terutama
melalui pengeluaran sertifikat izin edar arak Bali,” tandasnya.
Sementara Kepala
Badan POM Republik Indonesia Penny K. Lukito menyampaikan dukungan terhadap
peningkatan daya saing produk yang kesempatan tersebut juga dilakukan
penyerahan hasil dukungan proses perizinan yang sudah berjalan. “ Utamanya
adalah Satu produk yang memang sangat ditunggu-tunggu dan Saya juga lega untuk
mengantarkannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak wakil gubernur
Bali yakni legalitas ijin edar Arak Bali,” ujar Penny
Badan POM menurutnya
adalah badan yang membawahi pengawasan obat herbal, kosmetik, suplemen
kesehatan. “ Arak Bali itu ada di bawah pengawasan pangan, Saya ingin kembali
menyampaikan bahwa Badan POM sebagai institusi pemerintah yang menjamin aspek
keamanan dan kualitas dari produk obat dan makanan yang diproduksi dan
diedarkan di Indonesia pada intinya adalah melakukan pengawasan dimulai dari
pre market dan post market. Jadi tugasnya Badan POM tidak hanya melakukan
upaya-upaya pengawasan yang sifatnya post market,” jelasnya.
Pemerintah menurutnya
ingin memberikan suasana dunia usaha yang ramah dan dunia usaha yang memberikan
terus investasi yang banyak dan daya saing pada produk yang diproduksi dan
diedarkan di Indonesia. Maka Badan POM selalu dituntut untuk melakukan
percepatan, jadi menumbuhkan dunia usaha yang baik dengan memberikan pelayanan
publik yang lebih baik melalui percepatan perizinan dan tentunya memastikan
juga para pelaku usaha bisa memenuhi standar standar yang ada. “ Tentunya aman
dan berkualitas dan berdaya saing sehingga bisa mengisi dimensi yang sangat
besar di negeri kita ini. Tentunya kita membutuhkan banyak usaha bersama lintas
sector,” tukas Penny.
Dilanjutkannya,
berbagai program sudah dikerahkan dan sifatnya juga lintas sektor karena memang
keberpihakan untuk UMKM membutuhkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas
pemerintah pusat dan daerah. “Kami juga dalam rangka untuk mendorong
pengembangan herbal kita ada satgas pengembangan jamu dan fitofarmaka. Dalam
kondisi sekarang wabah virus Corona di mana obat kimia itu bahan bakunya sangat
tergantung dengan negara lain terutama China, kita harus berinovasi sekarang
bagaimana mendatangkan bahan baku yang penting karena kemandirian kita masih
menjadi tantangan dengan sumber bahan baku. Saya menyampaikan selamat kepada
Bali sebagai provinsi pertama yang berhasil menjadikan minuman tradisional
“Arak Bali” minuman beralkohol tradisional yang melalui proses panjang sampai
mendapatkan izin edar tidak mudah. Tentunya proses tersebut didukung, dalam
arti bahwa memang kita harus menghargai keberagaman dan bahwa setiap wilayah
sebaiknya memiliki kuliner atau pangan yang tradisional yang khas
masing-masing. Bisa mendorong pada pengembangan pariwisata di wilayahnya
masing-masing dan saya melihat pemerintah provinsi Bali sangat mendukung dan
ada di depan mengeluarkan berbagai peraturan,” papar Penny. “ Mudah-mudahan ke
depan ini akan memberikan manfaat tidak hanya lokal tapi juga aspek nasional.
Aspek tourism dan ekonomi lokal yang berkembang. Mudah-mudahan ini juga akan
menjadi inspirasi, karena bukan hanya Bali yang mempunyai potensi tersebut dan
berkeinginan untuk banyak sisi positifnya sehingga produk ini perlu kita
berikan perizinan. Kita bisa lebih menjaga aspek standarnya, membatasi,
mengendalikan dan mengontrol perlindungan masyarakat dari aspek penyalahgunaan.
Jadi saya kira lebih baik dibandingkan membiarkan begitu saja, apalagi banyak
sekali potensi yang bisa untuk kita semua manfaatkan,” tambahnya.
BPPO<
ditegaskan Penny memberikan sertifikasi untuk herbal kosmetik yang bernuansa
tematik herbal, yang khusus dari tanaman dari Bali. Saya kira tanggung jawab
untuk menjaga aspek keamanan dan kualitas dari produk. “ Kami siap untuk
membantu dengan pendampingan, semoga ini memberikan manfaat tidak hanya
pemerintah daerah Bali, masyarakat Bali dan sekitarnya tapi juga untuk bangsa
kita, secara nasional, seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut
diserahkan pula Sertifikat CPKB/CPOTB Bertahap dan Nomor Izin Edar (NIE) Obat
Tradisional, Kosmetik dan Pangan kepada sejumlah perusahaan/UMKM di bali.
