Data BPS Tunjukkan Indeks Demokrasi Bali Menunjukkan Tren Meningkat
Denpasar- Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3).
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra
menyampaikan apresiasi kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai
penanggungjawab pengukuran IDI. Indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke
tahun menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada tahun
2018 indeks demokrasi Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori
baik. Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39. Ada tiga kelompok
nilai dalam pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37,
Bali telah berhasil mencapai posisi tertinggi. “ Oleh sebab itu, saya
menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komponen dalam memenuhi
indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari semua pihak,
termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan birokrat asal Pemaron,
Buleleng ini meski secara akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi
terbaik, namun harus ada evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator
pengukuran yaitu kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi.”
Dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung menurun,
sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik. Kenapa menurun,
apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus betul-betul
kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,” katanya.
FGD yang digelar 2 hari ini
diharapkannya dapat menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan
indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran IDI. “Sebab bisa jadi belum
semua fenomena demokrasi terekam oleh media. Melalui kegiatan ini nantinya
diharapkan menghasilkan kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh
fenomena berdemokrasi dapat terungkap. Semakin lengkap, maka nilainya akan
semakin baik. Seluruh peserta saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara
kuantitatif, namun hingga hari ini pengukuran secara kuantitatif itu masih
menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di daerah,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPS Bali Adi
Nugroho menjelaskan Pengukuran IDI dimulai dari kompilasi surat kabar yang
dijadikan rujukan. FGD bertujuan melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait
pengukuran IDI. “Hasil FGD bukan penentu
skor, tapi hanya tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data
yang dijadikan variabel pengukuran IDI. FGD Menghasilkan resume untuk menjadi
data rujukan pengukuran IDI,” katanya.
FGD hari pertama melibatkan
Ombudsman RI Perwakilan Bali, akademisi, FKUB, media, perwakilan mahasiswa dan
OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali.
